PSII dan Politik Hijrah S.M. Kartosuwiryo

 

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

PSII dengan pimpinan baru mengadakan Kongres/Majlis Tahkim ke-23, dimana Syuro PSII menetapkan dan menugaskan S.M. Kartosuwiryo untuk menyusun brosur hijrah. Setelah tersusun sebanyak 2 jilid maka kongres memutuskan, menetapkan bahwa PSII tidaklah menganut Pola Kooperative maupun Non Kooperative, melainkan menggunakan Pola Hijrah sebagai Pola Perjuangan.

Sebagai akibat ketidak setujuannya terhadap politik “hijrah” S.M. Kartosuwiryo, Agus Salim membentuk fraksi tersendiri di dalam tubuh partai PSII di bawah pimpinan Mohammad Roem, yang bernama “Barisan Penyadar PSII” (BP-PSII). Pada tahun 1939 terjadi kembali pertentangan antara S.M. Kartosuwiryo (VP/Vice President) dengan Abikusno (President). S.M. Kartosuwiryo menolak pandangan Abikusno untuk memfungsikan Partai (PSII) ke dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia), yang menuntut Indonesia berparlemen, yang menurut S.M. Kartosuwiryo jelas-jelas melanggar prinsip. Sehingga S.M. Kartosuwiryo dipecat dari keanggotaan partai, dan membentuk KPK-PSII (Komite Pembela Kebenaran Partai Sarekat Islam Indonesia). Sehingga mulai saat itu PSII terpecah menjadi PSII Koorperatif yang masuk ke dalam GAPI dan PSII Pola Hijrah S.M. Kartosuwiryo.

Pergerakan Politik Islam pada Zaman Pendudukan Jepang

Pada tahun 1940, S.M. Kartosuwiryo mendirikan “Institut Suffah”, sebagai tempat mendidik dan melatih kader-kader militan untuk berjuang menegakkan Islam. Institut Suffah merupakan bentuk realisasi sikap Hijrah yang dicanangkan pada tahun 1933 oleh H.O.S Tjokroaminoto. Namun, pada tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia, sebagaimana partai-partai Islam lainnya, KPK-PSII dan Institut Suffah tidak luput dari pembubaran. Pada zaman pendudukan Jepang, maka semua perhimpunan politik dibubarkan. Adapun MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) keduanya adalah organisasi buatan Jepang. Oleh Kelaskaran Islam yakni Hizbullah dan Sabilillah, lembaga ini dipakai untuk menyusun dan mengatur “Gerakan Bawah Tanah” sebagai tempat latihan militer.